VIVAnews - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengkhawatirkan proses seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan Mahkamah Agung. Dari 79 calon hakim, 55 orang tidak direkomendasikan karena dianggap tidak layak oleh KPP yang di antaranya terdiri dari Astaga.com lifestyle on the net Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Astaga.com lifestyle on the net (MTI), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Astaga.com lifestyle on the net (MTI) menilai 70 persen calon hakim tersebut tidak layak karena tidak memenuhi kriteria yang dibuat KPP. Kriteria tersebut adalah kompetensi dan keahlian, rekam jejak dan integritas, kekayaan yang wajar, tidak terkontaminasi partai politik, dan tidak pernah bersentuhan langsung dengan koruptor. Informasi tentang news disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang news atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
"Kami tidak rekomendasikan yang keahliannya diragukan, masih atau pernah berafiliasi dengan partai politik, diduga memiliki kekayaan tidak wajar, dan integritasnya dipertanyakan," ujar Jamil saat konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta, Minggu 14 Februari 2010. Adapun hal terpenting lain, KPP meminta calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor tidak pernah berurusan dengan koruptor. "Calon hakim tidak boleh pernah menjadi kuasa hukum koruptor. Haram hukumnya hakim ad hoc yang berintegritas buruk untuk terpilih," tutur Jamil. Sementara itu Illian Deta Sari dari ICW tidak bersedia menyebutkan nama atau inisial yang oleh KPP dianggap memiliki rekam jejak yang buruk. "Rekomendasi akan kami berikan langsung ke panitia seleksi," kata dia. Illian juga berharap panitia seleksi dapat mengidentifikasi motif calon hakim. "Jangan sampai ada motif politik, kongkalikong, atau upaya sistematis untuk melemahkan pengadilan korupsi," ucapnya. ¢ VIVAnews
"Kami tidak rekomendasikan yang keahliannya diragukan, masih atau pernah berafiliasi dengan partai politik, diduga memiliki kekayaan tidak wajar, dan integritasnya dipertanyakan," ujar Jamil saat konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta, Minggu 14 Februari 2010. Adapun hal terpenting lain, KPP meminta calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor tidak pernah berurusan dengan koruptor. "Calon hakim tidak boleh pernah menjadi kuasa hukum koruptor. Haram hukumnya hakim ad hoc yang berintegritas buruk untuk terpilih," tutur Jamil. Sementara itu Illian Deta Sari dari ICW tidak bersedia menyebutkan nama atau inisial yang oleh KPP dianggap memiliki rekam jejak yang buruk. "Rekomendasi akan kami berikan langsung ke panitia seleksi," kata dia. Illian juga berharap panitia seleksi dapat mengidentifikasi motif calon hakim. "Jangan sampai ada motif politik, kongkalikong, atau upaya sistematis untuk melemahkan pengadilan korupsi," ucapnya. ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment