VIVAnews - Aktor Herman Felany mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penanyangan iklan yang dibuat biro hukum Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Pertanyaan soal penayangan iklan, menyangkut satu orang," ujar Herman usai diperiksa selama enam jam di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 12 Maret 2010. Menurut Herman dalam proyek penanyangan iklan tersebut, dirinya hanya bertindak sebagai distributor ke media massa. "Ada lima televisi yang menayangkan anatara lain TPI dan Lativi," ujarnya. Herman memaparkan dalam kontrak yang dibuat oleh dirinya dan Pemprov DKI, disepakati 200 tayangan, namun hanya 100 iklan yang naik tayang. "Tapi itu tidak ada masalah, karena sisa uang sebesar Rp 600 juta telah dikembalikan ke Pemda," ujarnya. Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik mengenai news. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah dirinya kenal dengan mantan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Journal Effendi Siahaan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Herman mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan. "Saya nggak ada janji sama dia, kita profesional saja kerjanya," ujarnya. Sebelumnya KPK telah menetapkan mantan kepala Biro Hukum DKI Jakarta, JES sebagai tersangka atas dugaan korupsi. JES diduga terlibat dalam proyek iklan dengan anggaran Rp 5,6 miliar yang diambil dari anggaran daerah tahun 2006/2007. Tersangka diduga telah meminta fee sebesar 10 persen dari total anggaran. Diperkirakan negara dirugikan Rp 3,9 miliar. Akibat tindakan itu, JES diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ¢ VIVAnews
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah dirinya kenal dengan mantan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Journal Effendi Siahaan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Herman mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan. "Saya nggak ada janji sama dia, kita profesional saja kerjanya," ujarnya. Sebelumnya KPK telah menetapkan mantan kepala Biro Hukum DKI Jakarta, JES sebagai tersangka atas dugaan korupsi. JES diduga terlibat dalam proyek iklan dengan anggaran Rp 5,6 miliar yang diambil dari anggaran daerah tahun 2006/2007. Tersangka diduga telah meminta fee sebesar 10 persen dari total anggaran. Diperkirakan negara dirugikan Rp 3,9 miliar. Akibat tindakan itu, JES diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment