VIVAnews - Sejumlah tokoh menegaskan penolakan mereka atas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dicurigai titipan koruptor. Pendaftaran calon pimpinan KPK memang telah menarik minat beberapa orang dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, panitia seleksi (pansel) diminta untuk berhati-hati dalam memilih. "Tolak pimpinan KPK titipan koruptor," tegas anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, dalam diskusi bertajuk 'Mencari Pimpinan KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Mei 2010. Oleh karena itu, menurut Denny, penelitian rekam jejak para pendaftar menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan dan harus diprioritaskan, meski semua warga berhak mangajukan diri. "Yang penting, jangan sampai KPK dilemahkan," tandas Denny. Apalagi, menurutnya, KPK jilid II kali ini memiliki lebih banyak tantangan dan kesulitan. Anda mungkin tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang baru saja Anda baca untuk menjadi informasi penting tentang news. Tapi jangan kaget jika Anda menemukan diri Anda sendiri mengingat dan menggunakan informasi ini dalam beberapa hari mendatang.
Selain rawan disusupi koruptor, kata Denny, proteksi terhadap para pimpinan KPK pun terbukti lemah. Akibatnya, begitu pimpinan KPK dikriminalkan seperti yang menimpa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, mereka harus berhenti bertugas untuk sementara waktu, sehingga kinerja KPK jelas terhambat dan melambat. Rekam jejak calon, ujar Denny, merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat utama seorang pimpinan KPK, yakni berintegritas. Dia lalu mencontohkan pendaftar yang juga pengacara senior, OC Kaligis. Menurut Denny, Kaligis berhak untuk mendaftar secara administratif. "Tapi selanjutnya, penting untuk meneliti rekam jejak yang bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan semangat antikorupsi atau tidak," kata Denny. Denny menambahkan seorang calon pimpinan KPK tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan latar belakang karirnya, apakah ia seorang advokat atau hakim. Hal senada diungkapkan oleh aktivis anti-korupsi, Fadjroel Falakh. "Terus terang, saya khawatir dengan titipan calon dari jaringan koruptor," ujarnya dalam diskusi yang sama. Lebih spesifik, Fadjroel mengaku memberi perhatian khusus kepada calon yang berlatar belakang advokat. Menurutnya, selama ini bukan rahasia lagi bila sejumlah advokat kerapkali membela koruptor yang merupakan klien mereka. ¢ VIVAnews
Selain rawan disusupi koruptor, kata Denny, proteksi terhadap para pimpinan KPK pun terbukti lemah. Akibatnya, begitu pimpinan KPK dikriminalkan seperti yang menimpa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, mereka harus berhenti bertugas untuk sementara waktu, sehingga kinerja KPK jelas terhambat dan melambat. Rekam jejak calon, ujar Denny, merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat utama seorang pimpinan KPK, yakni berintegritas. Dia lalu mencontohkan pendaftar yang juga pengacara senior, OC Kaligis. Menurut Denny, Kaligis berhak untuk mendaftar secara administratif. "Tapi selanjutnya, penting untuk meneliti rekam jejak yang bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan semangat antikorupsi atau tidak," kata Denny. Denny menambahkan seorang calon pimpinan KPK tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan latar belakang karirnya, apakah ia seorang advokat atau hakim. Hal senada diungkapkan oleh aktivis anti-korupsi, Fadjroel Falakh. "Terus terang, saya khawatir dengan titipan calon dari jaringan koruptor," ujarnya dalam diskusi yang sama. Lebih spesifik, Fadjroel mengaku memberi perhatian khusus kepada calon yang berlatar belakang advokat. Menurutnya, selama ini bukan rahasia lagi bila sejumlah advokat kerapkali membela koruptor yang merupakan klien mereka. ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment