VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemarin. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait dalam kasus korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system di ESDM. "Ada dokumen dan surat-surat yang disita," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 30 Juni 2010. Menurut Johan, penggeledahan berlangsung selama 12 jam atau dari jam 11 hingga pukul 23.00. Johan menjelaskan, penggeledahan dilakukan di Kementerian ESDM di Jalan HR Rasuna Said. KPK menggeledah ruangan milik Dirjen Kelistrikan dan Pemanfaatan ESDM. "Selain itu, kami juga menggeledah beberapa ruangan lainnya," ujarnya. Informasi tentang news disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang news atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Dirjen Kelistrikan dan Pemanfaatan ESDM, Jacobus Purnomo (JP), dan Pejabat Pembuat Komitmen, Kosasih (K), sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat korupsi dalam pengadaan dan pemasangan solar home system di ESDM. Kedua orang itu diduga mengatur pemenangan tender serta menerima sejumlah uang dari perusahaan yang dimenangkan. Selain itu juga dalam proses penyelidikan KPK menemukan penggelembungan harga. "Penggelembungan diduga mencapai Rp119 miliar." Sedangkan, penerimaan uang oleh keduanya dilakukan secara bertahap dan kemudian dimasukkan dalam catatan yang disebut dana taktis dari rekanan. "Sekitar Rp4,6 miliar," kata Johan. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ¢ VIVAnews
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Dirjen Kelistrikan dan Pemanfaatan ESDM, Jacobus Purnomo (JP), dan Pejabat Pembuat Komitmen, Kosasih (K), sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat korupsi dalam pengadaan dan pemasangan solar home system di ESDM. Kedua orang itu diduga mengatur pemenangan tender serta menerima sejumlah uang dari perusahaan yang dimenangkan. Selain itu juga dalam proses penyelidikan KPK menemukan penggelembungan harga. "Penggelembungan diduga mencapai Rp119 miliar." Sedangkan, penerimaan uang oleh keduanya dilakukan secara bertahap dan kemudian dimasukkan dalam catatan yang disebut dana taktis dari rekanan. "Sekitar Rp4,6 miliar," kata Johan. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment