VIVAnews - Pemerintah Provinsi Papua membentuk tim penuntasan dan pemberantasan korupsi di Papua. Tim berangggotakan Kepala Kejaksaan Papua, Kapolda Papua dan diketuai Gubernur Papua Barnabas Suebu menyedot dana dari APBD 2008/2009 sebesar Rp800 miliar. Ironisnya, hasil tim itu, hingga saat ini masih nihil, atau hasil kerjanya belum ada yang nyata. Malah tiga pejabat bupati di Papua yang terindikasi korupsi, bukan ditangkap oleh program tersebut, tapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dana sebesar Rp800 M, kok hasil kerjanya tidak ada. Sejumlah kasus korupsi melibatkan kepala daerah malah dituntaskan KPK. Jadi, ke mana larinya uang sebesar itu," tandas Ketua Papua Corruption Watch (PCW) Rivai Darus kepada wartawan di Jayapura, Jumat 25 Juni 2010. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang telah Anda ketahui tentang news? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan sisa paragraf?
Lebih lanjut dikatakan, dari catatan PCW, sejak tim itu dibentuk, belum ada kasus yang ditangani, sementara anggaran yang digunakan sangat besar sekali yang bersumber dari APBD tahun 2008-2009. "Kemana uang itu digunakan, sedangkan hasilnya saja masih nol," ujarnya. Bahkan selama dua tahun terakhir, provinsi Papua mencatat rekor dari provinsi lain di Indonesia, tiga bupatinya masing-masing Bupati Yapen Waropen, Bupati Supriori, dan Bupati Bovendigul ditangkap KPK. "Provinsi lain bupatinya rata-rata hanya satu yang ditangkap KPK, Papua 3 bupati, ini kan membuktikan korupsi di Papua sangat subur," ujarnya. Selain untuk memberantas korupsi, tim itu dibentuk untuk mereformasi birokrasi di Papua, tapi, kata Rivai, hingga saat ini pemerintahan yang bersih belum juga tercipta. Buktinya, sejumlah aparatur pemeritahan masih banyak yang tersangkut kasus korupsi. Rivai mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap penggunaan dana tersebut. "Karena dana itu sangat luar biasa tentu masyarakat perlu mengetahui penggunaannya, kami akan menginvestigasinya," ujarnya.(np) Laporan: Banjir Ambarita | Papua ¢ VIVAnews
Lebih lanjut dikatakan, dari catatan PCW, sejak tim itu dibentuk, belum ada kasus yang ditangani, sementara anggaran yang digunakan sangat besar sekali yang bersumber dari APBD tahun 2008-2009. "Kemana uang itu digunakan, sedangkan hasilnya saja masih nol," ujarnya. Bahkan selama dua tahun terakhir, provinsi Papua mencatat rekor dari provinsi lain di Indonesia, tiga bupatinya masing-masing Bupati Yapen Waropen, Bupati Supriori, dan Bupati Bovendigul ditangkap KPK. "Provinsi lain bupatinya rata-rata hanya satu yang ditangkap KPK, Papua 3 bupati, ini kan membuktikan korupsi di Papua sangat subur," ujarnya. Selain untuk memberantas korupsi, tim itu dibentuk untuk mereformasi birokrasi di Papua, tapi, kata Rivai, hingga saat ini pemerintahan yang bersih belum juga tercipta. Buktinya, sejumlah aparatur pemeritahan masih banyak yang tersangkut kasus korupsi. Rivai mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap penggunaan dana tersebut. "Karena dana itu sangat luar biasa tentu masyarakat perlu mengetahui penggunaannya, kami akan menginvestigasinya," ujarnya.(np) Laporan: Banjir Ambarita | Papua ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment